Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani. Foto : Ist/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendukung langkah pemerintah untuk menyertakan pengemudi ojek online (ojol) sebagai penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai kebijakan ini dapat membantu meringankan beban daya beli masyarakat kelas menengah-bawah, yang terancam semakin tertekan oleh sejumlah kebijakan ekonomi yang akan diberlakukan pada 2025.

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, setidaknya ada tiga kebijakan pemerintah di tahun mendatang yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, kenaikan iuran wajib BPJS Kesehatan, serta pembatasan BBM bersubsidi.

“Kebutuhan BBM mencakup sekitar 60 persen dari biaya operasional pengemudi ojol. Dengan adanya pembatasan subsidi BBM yang berpotensi menaikkan harga bahan bakar, pendapatan pengemudi ojol bisa terdampak, dan ini bisa menyebabkan kenaikan tarif layanan bagi konsumen. Oleh karena itu, skema subsidi BBM bagi pengemudi ojol ini sangat diharapkan untuk menjaga tarif tetap terjangkau dan kelangsungan hidup para pelaku usaha mikro dalam ekosistem ekonomi digital,” jelas Meitri dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Anggota DPR RI Dapil Jatim VIII ini mengungkapkan, sektor transportasi online memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, transaksi dari transportasi online di Indonesia telah menembus Rp142,7 triliun pada 2024. Selain itu, industri ini turut menyerap banyak tenaga kerja, terutama di tengah fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat.

“Kami melihat pemberian subsidi BBM kepada pengemudi ojol sebagai bentuk dukungan atau apresiasi nyata dari pemerintah terhadap mereka yang turut berperan besar dalam perekonomian nasional”

Meitri menambahkan, layanan ojol juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti pedagang makanan dan barang yang mengandalkan platform online untuk menjual produk mereka.

“Layanan ojol telah menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian masyarakat. Ditambah, lebih dari 4 juta orang, baik pria maupun wanita, menggantungkan hidup pada profesi ini. Oleh karena itu, kami melihat pemberian subsidi BBM kepada pengemudi ojol sebagai bentuk dukungan atau apresiasi nyata dari pemerintah terhadap mereka yang turut berperan besar dalam perekonomian nasional,” tuturnya.

Lebih lanjut, Meitri mengingatkan bahwa penyaluran subsidi BBM kepada pengemudi ojol harus dilakukan dengan mekanisme yang memadai agar tepat sasaran.

Pemerintah lewat Pertamina, secara teknis, perlu memastikan adanya pemeriksaan yang memadai di SPBU untuk mengecek kelengkapan atribut dan/atau otentisitas akun pengemudi ojol sebelum mereka mengisi bahan bakar. “Petugas SPBU perlu memverifikasi akun pengemudi ojol sebelum melayani pengisian bahan bakar. Selain itu, kami juga menyarankan agar Pertamina menyediakan jalur khusus di SPBU bagi pengemudi ojol untuk memisahkan layanan BBM subsidi dan non-subsidi,” tambahnya.

Anggota DPR asal Mojokerto ini berharap pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada kelompok masyarakat yang rentan terdampak kebijakan ekonomi baru, terutama mereka yang berada di kelas menengah-bawah.

“Subsidi BBM bagi pengemudi ojol seharusnya tidak hanya dilihat sebagai upaya mendukung operasional mereka, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok kelas menengah, yang berdasarkan survei BPS 2024, menyumbang sekitar 81,49% dari total konsumsi nasional. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam perekonomian Indonesia,” kata Meitri.

Dengan kebijakan subsidi BBM ini, sambung Meitri, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengemudi ojol, pelaku UMKM, serta daya beli masyarakat kelas menengah, sehingga turut mendukung ketahanan ekonomi mereka, pungkasnya. (pun/rdn)